Kardinal Suharyo Serukan “Pertobatan Ekologis”, Kepala Daerah di Sulut Diingatkan Jangan Abaikan Kerusakan Lingkungan

forummedia.id, Jakarata – Ignatius Kardinal Suharyo, Uskup Agung Jakarta, menyerukan pentingnya pertobatan nasional dan “pertobatan ekologis” bagi para pemangku kebijakan di Indonesia. Dalam pesan Natal yang disampaikan di Gereja Katedral Jakarta, Kamis (25/12/2025), ia menyoroti bagaimana keserakahan dan penyalahgunaan wewenang telah memperparah krisis lingkungan yang merugikan rakyat kecil.

“Yang kaya merusak hutan, tetapi yang tidak punya kuasa yang menjadi korbannya,” ujar Kardinal Suharyo, merujuk pada maraknya bencana alam yang dipicu oleh kerusakan alam akibat eksploitasi berlebihan yang didukung oleh kebijakan yang tidak berpihak pada keberlanjutan.

Krisis Lingkungan di Sulawesi Utara: Akibat Abainya Pemimpin?

Pesan ini menjadi alarm keras bagi para kepala daerah di Sulawesi Utara. Memasuki akhir tahun 2025, Sulawesi Utara masih dibayangi oleh berbagai persoalan lingkungan yang dianggap berakar dari lemahnya pengawasan dan kebijakan daerah yang abai sehingga menimbulkan keputusan-keputusan politik pemberian izin.

Beberapa poin krusial yang relevan dengan kondisi Sulut saat ini meliputi:

Dampak Eksploitasi Tambang: Aktivitas pertambangan di beberapa wilayah pesisir dan pulau kecil Sulut dilaporkan meningkatkan risiko degradasi lingkungan, seperti pencemaran sumber air dan ancaman terhadap ekosistem laut, Danau yang menjadi sumber penghidupan nelayan lokal.

Alih Fungsi Lahan dan Risiko Bencana: Masifnya alih fungsi lahan untuk kawasan komersial dan pemukiman di daerah resapan air seperti yang terjadi di wilayah sekitar Manado dan Minahasa telah memicu peningkatan frekuensi banjir bandang dan tanah longsor saat curah hujan tinggi di sepanjang tahun 2025.

Lemahnya Penegakan Hukum Ekologis: Organisasi lingkungan seperti WALHI dan LBH Manado terus mengkritik pemerintah daerah yang dianggap lebih memprioritaskan investasi jangka pendek daripada perlindungan ekologis jangka panjang.

Kepala daerah di Sulut yang baru menjabat pasca-Pilkada 2024 kini menghadapi tuntutan nyata untuk membuktikan komitmen “Pilkada Ramah Lingkungan” yang sempat digaungkan. Seruan Kardinal Suharyo tentang jabatan sebagai amanah, bukan posisi untuk kepentingan pribadi, menekankan bahwa membiarkan perusakan alam demi keuntungan politik atau materi adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat.

“Jabatan itu dipangku untuk kebaikan bersama (bonum commune). Jika bupati atau gubernur mengabaikan kelestarian alam demi kepentingan sesaat, maka pertobatan nasional adalah keharusan,” tegas Kardinal.

Masyarakat Sulawesi Utara menaruh harapan besar agar para pemimpin daerah di tahun 2026 mampu melakukan langkah konkret dalam pemulihan lingkungan, bukan sekadar janji administratif, demi mencegah bencana yang lebih besar di masa depan.