Kita Cari Duit Politik dari ‘Ngeruk’ Bumi, Alam Sulut Habis Karena Sistem Partai yang Tidak Berbasis “Kader”
forummedia.id, JAKARTA – Aktivis dan sutradara dokumenter, Dandhy Laksono, mengungkap realitas pahit di balik rusaknya ekosistem alam Indonesia. Dalam sebuah diskusi mendalam baru-baru ini, ia menyoroti korelasi langsung antara sistem politik yang mahal dengan eksploitasi sumber daya alam (SDA) yang ugal-ugalan.
Dandhy menyebut fenomena ini sebagai bentuk ketergantungan fatal para aktor politik terhadap “investor politik.”
Politik Berbiaya Tinggi, Alam Jadi Taruhan
Menurut Dandhy, sistem politik di Indonesia saat ini tidak lagi berbasis pada pengkaderan yang ideologis, melainkan pada kekuatan modal. Untuk maju dalam kontestasi pemilu, seorang calon membutuhkan dana yang fantastis—mulai dari biaya saksi, kampanye, hingga mahar politik.
“Karena partai politik atau sistem politik kita tidak berbasis kader, untuk mendapatkan suara menjadi sangat mahal,” ujar Dandhy. Kondisi ini menciptakan celah bagi masuknya investor politik yang siap menggelontorkan dana besar dengan harapan imbal balik di masa depan.
Dari Meja Politik ke Pengerukan Lahan
Celakanya, imbal balik yang paling mudah diberikan oleh pemenang kontestasi bukanlah inovasi teknologi atau pengembangan SDM, melainkan kemudahan izin ekstraktif. Sektor tambang dan perkebunan skala besar menjadi “komoditas” utama karena sifatnya yang highly regulated atau sangat bergantung pada izin pemerintah (HGU dan IUP).
Dandhy menjelaskan bahwa pola ini memicu eksploitasi SDA secara ekstraktif seperti batubara, nikel, dan sawitbtanpa perhitungan jangka panjang. Para pemegang kekuasaan cenderung mempermudah pengerukan lahan demi membalas budi kepada investor atau mengumpulkan modal untuk siklus politik berikutnya.
“Kita tidak mencari duit politik dari pengembangan (Silicon Valley) atau industri kreatif. Kita benar-benar cari duit gampang: ngeruk (bumi). Itulah duit yang melumasi sistem politik kita,” tegasnya.
Dampak pada Masyarakat Adat
Ketergantungan pada ekonomi ekstraktif ini pun berdampak sistemik pada masyarakat lokal. Dandhy mencatat bahwa banyak warga di pedalaman yang harus kehilangan tanah adat dan sumber mata air karena lahan mereka dikonversi menjadi area tambang atau energi tanpa adanya kepemilikan saham bagi warga lokal.
Kritik ini menjadi refleksi penting bagi masyarakat Sulawesi Utara bahwa isu kerusakan lingkungan bukan sekadar masalah teknis kehutanan, melainkan masalah hulu yang berakar pada rapuhnya integritas sistem demokrasi di Indonesia. Tanpa reformasi pada cara partai politik mencari pendanaan, alam Indonesia akan terus menjadi “tumbal” dalam setiap pesta demokrasi. Pernyataan mengenai “logika ngeruk” sangat relevan di sini. Ketika izin-izin ekstraktif dipermudah atas nama percepatan ekonomi, hutan-hutan di Minahasa Raya hingga Bolaang Mongondow mulai mengalami fragmentasi. Dampaknya bukan sekadar kehilangan pohon, tapi putusnya koridor satwa endemik seperti Yaki (monyet hitam Sulawesi) dan dll. “kedekatan” dengan pengambil kebijakan. Di Sulawesi Utara, keterkaitan antara pemberian izin pengelolaan lahan dengan siklus politik lokal (seperti Pilkada) menjadi rahasia umum yang perlu dikritisi.
Rangkuman ini merupakan wawancara mendalam dengan Dandhy Laksono, sutradara dokumenter dan jurnalis investigasi di kanal Andini Effendi. (redaksi forummedia.id)